Bupati Badung dan Gus Bota Terjebak Hukuman Penjara

Kasus Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung yang Menimbulkan Kontroversi

Rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung kini menjadi sorotan publik. Isu ini menimbulkan kekhawatiran terkait prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta potensi tindak pidana korupsi. Proyek yang dikerjakan sebelum proses tender resmi dilaksanakan menimbulkan banyak pertanyaan.

Proses Pengadaan yang Tidak Sesuai Aturan

Berdasarkan informasi yang beredar, proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung diduga sudah dimulai sejak Juni 2025, sementara proses tender baru dilakukan pada Oktober 2025. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam aturan tersebut, pekerjaan seharusnya hanya dapat dilaksanakan setelah melalui proses tender yang sah dan ditetapkan pemenangnya.

Jika dugaan tersebut benar, maka proyek tersebut bisa dianggap bermasalah secara hukum dan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Informasi ini memicu polemik serius karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Anggaran yang Besar dan Kebijakan Pembayaran yang Mencurigakan

Nilai anggaran proyek rehabilitasi rumah dinas ini cukup besar. Awalnya, proyek disebut bernilai sekitar Rp 20 miliar. Pekerjaan dilaporkan mulai dilakukan pada Juni 2025 dan rampung sekitar September 2025. Namun, fakta yang menjadi perhatian adalah bahwa tender proyek baru dilakukan pada 20 Oktober 2025, atau setelah pekerjaan fisik diduga selesai.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar. Jika pekerjaan sudah dikerjakan terlebih dahulu, lalu tender baru dilakukan, maka proses tersebut dinilai cacat prosedur. Sumber yang mengetahui persoalan ini menegaskan bahwa jika pembayaran atas pekerjaan tersebut tetap dilakukan, maka hal itu berpotensi kuat masuk dalam kategori korupsi.

“Kalau dibayarkan ini masuk korupsi, kalau tidak dibayarkan belum masuk korupsi,” ujar sumber tersebut. Selain itu, muncul pula informasi bahwa kontrak proyek yang belum dilaksanakan secara sah sudah dibayarkan. Disebutkan adanya dana sekitar Rp 17 miliar yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Perusahaan Pemenang Tender dan Harga Penawaran

Data proyek yang beredar menyebutkan bahwa pemenang tender rehabilitasi rumah dinas tersebut adalah PT Mardika Griya Prasta. Perusahaan ini beralamat di Jalan Sekar Sari No. 30, Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

Untuk salah satu paket pekerjaan, PT Mardika Griya Prasta tercatat mengajukan harga penawaran sebesar Rp20.351.968.169,17 dengan harga negosiasi menjadi Rp20.341.516.691,37. Sementara pada paket lainnya, perusahaan yang sama mencatat harga penawaran Rp 16.677.248.046,53 dan harga negosiasi sebesar Rp16.673.605.736,95.

Munculnya dua nilai proyek tersebut semakin menegaskan besarnya total anggaran yang digelontorkan untuk rehabilitasi rumah dinas pimpinan daerah di Badung. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai urgensi proyek, serta apakah seluruh prosesnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggapan dari Pihak Terkait

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Badung, Sutrisno Margi Utomo, S.H., M.H., memberikan klarifikasi terkait dugaan pendampingan hukum dalam proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak Kejaksaan tidak melakukan pendampingan terhadap proyek rehabilitasi rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Badung.

“Tidak ada pendampingan,” tegas Kajari Badung saat dimintai keterangan. Pernyataan ini sekaligus membantah anggapan bahwa proyek tersebut berada di bawah pengawasan atau asistensi hukum dari Kejaksaan.

Di sisi lain, sikap berbeda ditunjukkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Surya Suamba. Hingga berita ini disusun, Sekda Badung tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan wartawan terkait dugaan proyek bermasalah tersebut. Sikap diam ini justru menambah sorotan publik dan memicu beragam spekulasi.

Penelusuran oleh KPK

Isu ini juga mencuat setelah muncul dugaan bahwa pekerjaan rehabilitasi rumah dinas tersebut sudah mulai berjalan sejak Juni 2025, sementara proses tender baru dilaksanakan pada Oktober 2025. Jika dugaan tersebut terbukti benar, maka proyek tersebut dinilai bermasalah secara hukum dan berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi.

Tiga mobil pemantau dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kabarnya memonitor gerak-gerik pelaksana proyek dan kini berada di wilayah Badung. Meski belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait kabar tersebut, isu ini semakin memanaskan spekulasi publik tentang kemungkinan adanya penelusuran awal atau pengumpulan informasi oleh lembaga antirasuah.