Tiga ormas Islam soroti korupsi Riau dan usulkan solusi pemerintah

Sejarah Baru: Tiga Ormas Islam di Riau Duduk Bersama dan Keluarkan Rekomendasi

Pertemuan antara tiga organisasi masyarakat Islam di Riau, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis), menjadi sejarah baru dalam dunia keorganisasian. Pertemuan ini berlangsung untuk menyampaikan refleksi akhir tahun dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah serta lembaga vertikal di wilayah tersebut.

Ketiga ormas ini hadir dengan semangat mengingatkan sesama dalam kebenaran demi kemaslahatan bersama. Mereka sepakat bahwa kolaborasi strategis yang baru pertama kali dilakukan ini adalah tonggak penting dalam sejarah sinergi ormas Islam di Bumi Lancang Kuning.

Isu-isu Utama yang Disoroti

Rekomendasi yang dikeluarkan mencakup beberapa isu utama yang menjadi perhatian serius di Provinsi Riau. Beberapa di antaranya adalah kepemimpinan, korupsi, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Selain itu, isu pengawasan narkoba di Selat Malaka, penguatan UMKM, serta nilai kebangsaan dalam pendidikan juga menjadi fokus utama.

Ketua PWNU Riau, KH Abdul Halim Mahali, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan awal yang baik bagi tiga ormas ini. "Ini menjadi awal yang baik bagi tiga ormas ini, diawali di Riau, kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah," ujarnya.

Korupsi sebagai Fokus Utama

Salah satu isu yang paling disoroti adalah masalah korupsi. Ketua PW Muhammadiyah, Hendri Sayuti, menegaskan bahwa Riau selama tahun 2025 menghadapi dinamika yang cukup rumit, terutama dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Meskipun demikian, Riau masih dilindungi dari bencana ekologis yang terjadi di beberapa provinsi lainnya.

"Kami menyoroti kepemimpinan di Riau, apapun situasinya Riau hari ini dalam situasi asam manis, karena dinamika kepemimpinan. Riau terkenal di Jakarta karena korupsinya," ujarnya.

Hendri Sayuti berharap agar kepemimpinan Riau ke depan lebih baik. Ia menyarankan bahwa Riau adalah milik bersama dan harus melibatkan semua kalangan dalam pembangunan Riau. Ia menekankan bahwa pengambilan keputusan harus melibatkan seluruh komponen yang ada di Riau, termasuk civil society.

Rekomendasi untuk Pemerintah

Perwakilan tiga organisasi Islam yang juga merupakan akademisi Riau, Aidil Haris, menyampaikan hasil kajian sepanjang tahun 2025 menunjukkan masih adanya persoalan mendasar di bidang pendidikan. Tingginya angka putus sekolah dan ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil menjadi tantangan besar.

Ormas Islam mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Di sektor sosial dan politik, dinamika lokal di Riau sepanjang 2025 masih diwarnai persoalan korupsi, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian budaya Melayu.

Infrastruktur dan Ekonomi

Infrastruktur menjadi isu krusial sepanjang 2025, mulai dari kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL, kondisi lahan gambut, hingga kebutuhan konektivitas jalan tol dan listrik. Ormas Islam menilai diperlukan komitmen politik yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten.

Dari sisi ekonomi, kesenjangan antarwilayah dan ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih menjadi tantangan utama. Lemahnya kemandirian fiskal daerah, defisit APBD, serta penurunan sektor migas dan sawit menuntut strategi pembangunan yang lebih kreatif dan berkelanjutan.

Pengawasan Narkoba di Selat Malaka

Terhadap instansi vertikal, Ketua PWNU Riau KH Abdul Halim Mahali mengapresiasi atas kinerja aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian, serta mendorong percepatan penanganan kasus, peningkatan pengawasan di Selat Malaka, serta penguatan pelayanan kepolisian yang humanis.

"Kepada Polda Riau, kami mengusulkan peningkatan pengawasan di wilayah Selat Malaka yang rawan kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan kayu ilegal. Penguatan personel di lapangan, peningkatan pelayanan lalu lintas yang humanis," ujarnya.

Usulan Strategis untuk Nilai Kebangsaan

Selain itu, ormas Islam juga memberikan sejumlah usulan kepada Bank Indonesia, perbankan, BPS, Kementerian Agama, dan ATR/BPN, termasuk penguatan UMKM melalui KUR, penyaluran CSR, pembaruan data bantuan sosial, percepatan sertifikasi tanah, serta penguatan moderasi beragama dan pencegahan narkoba.

Ormas Islam menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, atas pelaksanaan berbagai program kerakyatan serta respons cepat dalam penanganan bencana di Sumatera. Pemerintah juga diingatkan agar dalam penertiban kawasan hutan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian.

Di sisi lain, diajukan sejumlah usulan strategis untuk penguatan nilai kebangsaan dan persatuan nasional. Usulan tersebut meliputi imbauan doa bersama untuk keselamatan bangsa melalui masjid-masjid. Kebijakan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri di lembaga pendidikan, penguatan pendidikan cinta tanah air melalui kurikulum berjenjang, serta pemasangan foto pahlawan nasional dan Presiden RI dari masa ke masa di institusi pendidikan sebagai sarana penanaman nilai kebangsaan.