Yoan Febriawan Dalam Sorotan: Tambang Ilegal Gaspol, Penegakan Hukum Mengapa Lambat?

Masalah Tambang Ilegal di Kalimantan Barat

Di Kalimantan Barat, isu tambang ilegal kembali menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari diskusi di warung kopi hingga forum publik, masalah ini semakin ramai dibicarakan. Warga mengamati aktivitas pertambangan yang terus berjalan meskipun penegakan hukum diklaim telah dilakukan. Dalam situasi ini, nama Yoan Febriawan dari Polda Kalbar sering disebut sebagai pejabat yang diharapkan dapat memberikan kepastian dalam penanganan masalah ini.

Di sisi lain, laporan masyarakat yang diterima oleh Propam membuat warga semakin ingin tahu apakah proses penegakan hukum benar-benar berjalan cepat atau justru mengalami hambatan. Di lokasi, masyarakat merasa bingung dengan situasi yang terasa berbeda: pihak berwenang menyatakan bahwa mereka telah melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum, tetapi warga masih melihat alat berat dan truk pengangkut bebas beroperasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kerjasama antar-instansi. Masyarakat berharap ada kejelasan dan jaminan, bukan hanya pernyataan umum. Bagi warga Kalbar, isu tambang bukan hanya soal izin, tetapi juga tantangan untuk menyelesaikan masalah yang selama ini dianggap lebih cepat daripada pihak berwenang.

Persepsi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi

Ahli lingkungan dan akademisi menilai bahwa kebingungan informasi tentang tambang ilegal muncul akibat kurangnya laporan resmi yang bisa diakses masyarakat. Tanpa data transparan dan pemetaan yang jelas, masyarakat sulit mengetahui siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya tampak sedang bekerja. Situasi ini diperburuk oleh video dan foto dari masyarakat yang menunjukkan kegiatan penambangan yang diduga belum memiliki izin lengkap.

Dalam konteks tersebut, nama-nama pejabat seperti Yoan Febriawan menjadi perhatian—bukan karena adanya bukti pelanggaran, tetapi karena masyarakat beranggapan bahwa pejabat yang berada dalam posisi strategis harus menjelaskan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini bertujuan agar tidak timbul persepsi bahwa kegiatan tambang berlangsung tanpa pengawasan.

Persoalan Tambang Ilegal sebagai Penyakit Menahun

Beberapa organisasi lokal menyatakan bahwa persoalan tambang ilegal di Kalbar sudah seperti penyakit menahun yang kambuh lagi setiap tahun tanpa pernah betul-betul sembuh. Mereka menyoroti pola yang selalu berulang: ada operasi, ada konferensi pers, ada pernyataan bahwa langkah hukum berjalan, tetapi beberapa waktu kemudian masyarakat kembali melihat geliat tambang yang sama.

Hal ini menimbulkan persepsi bahwa ada jarak antara apa yang diumumkan dan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan. Dalam situasi seperti ini, wajar bila publik mencari figur-figur yang dianggap paling relevan untuk dimintai penjelasan—termasuk sosok seperti Yoan Febriawan.

Tuntutan Transparansi dan Proses Pengawasan

Pemerhati hukum menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya soal “siapa melakukan apa”, tetapi juga soal bagaimana mekanisme kontrol bekerja dan sejauh mana aparat mampu menjaga jarak dari kepentingan di lapangan. Ketika laporan masyarakat sudah masuk ke Propam, itu seharusnya menjadi momentum bagi institusi untuk menunjukkan keseriusan dengan membuka proses pemeriksaan secara transparan.

Publik tentu berharap pejabat-pejabat kunci, termasuk Yoan Febriawan, dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak ada ruang kosong yang kemudian diisi oleh rumor. Para pengamat percaya bahwa salah satu cara paling efektif mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan menghadirkan proses yang bisa dilihat, bukan hanya didengar.

Keberlanjutan dan Sistem Pengawasan

Tokoh masyarakat di Kalbar menyebut bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab ketidakjelasan justru dapat menimbulkan efek domino berupa melemahnya kepercayaan warga terhadap institusi yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa jika aparat memang sudah bekerja, maka hasil dan prosesnya perlu ditunjukkan secara terbuka—bukan hanya melalui rilis singkat, tetapi lewat paparan yang menjawab pertanyaan mendasar dari publik.

Akademisi menilai bahwa akar masalah tambang ilegal di Kalbar bukan semata kelemahan pengawasan, melainkan juga minimnya integrasi data dan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Tanpa peta transparan, koordinat lokasi, dokumen izin yang dapat diakses publik, dan laporan rutin dari aparat, maka persoalan seperti ini akan selalu berulang.

Dampak Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat

Aktivis lingkungan menambahkan bahwa situasi ini semakin rumit karena beberapa lokasi tambang berada dekat area pemukiman, sungai, dan ruang hidup masyarakat adat. Mereka menyebut bahwa selain aspek hukum, masalah ini menyentuh kebutuhan dasar warga seperti air bersih, lahan, dan keselamatan lingkungan.

Dalam pertemuan-pertemuan komunitas, aktivis bahkan menilai bahwa publik tidak salah bila menuntut pejabat yang bertanggung jawab terhadap jalur pengawasan—termasuk Yoan Febriawan—untuk memberikan klarifikasi langsung di hadapan masyarakat, karena ruang dialog terbuka akan menutup celah bagi rumor, misinformasi, dan asumsi keliru yang selama ini berkembang.

Klarifikasi dan Transparansi

Polda Kalbar sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pihaknya selalu mengambil langkah sesuai prosedur dan bahwa laporan masyarakat akan diproses secara proporsional. Namun, publik menilai penjelasan ini masih belum menjawab inti masalah: mengapa aktivitas tambang yang diduga ilegal masih terlihat di sejumlah titik? Mengapa masyarakat memahami satu cerita, sementara aparat memberi cerita yang lain?

Inilah alasan mengapa sorotan publik belum reda. Proses klarifikasi internal di Propam juga memunculkan pertanyaan lanjutan tentang sejauh mana pemeriksaan tersebut berlangsung transparan. Bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan bahwa proses hukum tidak berjalan di balik tirai yang terlalu tebal.

Harapan Masyarakat

Yang publik inginkan bukanlah pembelaan diri atau pencitraan, tetapi fakta lapangan yang bisa diverifikasi, langkah hukum yang terlihat, dan komunikasi terbuka dari pejabat yang menangani masalah tersebut. Tanpa itu, isu tambang ilegal akan terus menjadi bola panas yang bergulir dari satu tangan ke tangan lain tanpa pernah ada yang berani memegangnya dengan kuat. Situasi ini juga menempatkan aparat pada posisi sulit: ketika bukti belum dirilis, publik menganggap ada yang ditutup-tutupi; ketika aparat bekerja diam-diam, publik menganggap tidak bekerja. Maka, transparansi adalah kunci untuk mengakhiri lingkaran ini.