Putusan MK: Kemenhan & Kemenkes Nilai Polisi Aktif Dukung Kinerja

Gegap Gempita Putusan MK: Nasib Anggota Polri di Kementerian dan Lembaga Negara Menjadi Sorotan

Sebuah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menggemparkan lanskap birokrasi Indonesia. MK meminta agar anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif tidak lagi menduduki jabatan di kementerian dan lembaga negara. Keputusan ini memicu beragam reaksi, terutama dari sejumlah kementerian yang justru merasa terbantu dengan kehadiran personel Polri aktif dalam struktur mereka.

Kementerian Merasa Diuntungkan Keberadaan Polisi Aktif

Banyak pejabat kementerian yang secara terbuka mengakui bahwa keberadaan anggota Polri aktif di instansi mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Didit Herdiawan Ashad, misalnya, tidak ragu menyatakan bahwa kementeriannya merasa sangat terbantu dengan adanya personel Polri aktif.

"Iya (Kementerian KP merasa terbantu dengan keberadaan anggota Polri aktif)," ucapnya, mengonfirmasi pandangan yang serupa dengan menteri dan wakil menteri lainnya di Kabinet Merah Putih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan hal senada. Ia menilai bahwa kehadiran anggota Polri aktif dan bahkan jaksa di kementeriannya telah memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan. Bahlil menjelaskan bahwa saat ini terdapat beberapa personel Polri yang bertugas di Kementerian ESDM, termasuk seorang Inspektur Jenderal dengan pangkat Komisaris Jenderal. Menurutnya, penempatan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, Komjen ya," ujar Bahlil. Ia menegaskan bahwa peran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan terbukti mempercepat dan memperkuat kerja-kerja pengawasan di sektor ESDM. "Sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu," tegasnya.

KP2MI: Polisi Aktif Kunci Strategis Penanganan TPPO

Di sisi lain, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, memberikan respons positif terkait penugasan anggota Polri aktif. Ia menekankan betapa pentingnya kehadiran polisi aktif dalam struktur kelembagaan KP2MI, terutama mengingat kompleksitas masalah pekerja migran ilegal dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini dari pandangan saya perlunya KP2MI membutuhkan penegakan hukum (Polri)," ujarnya. Menurut Dzulfikar, KP2MI dan Polri telah sepakat untuk membentuk desk khusus yang didedikasikan untuk menangani kasus pekerja migran ilegal dan TPPO. Pembentukan desk ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan berkat koordinasi yang lebih langsung.

Dzulfikar menilai bahwa pengalaman yang dimiliki oleh polisi aktif dalam hal investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum sangat relevan dengan penanganan kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini menjadi krusial mengingat KP2MI memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum. "Polisi aktif yang ditempatkan di KP2MI tentu sudah berpengalaman dalam melakukan investigasi, intelijen, dan kerja operasional hukum, yang sangat relevan untuk menangani kasus migran ilegal dan eksploitasi. Hal ini penting karena KP2MI memiliki keterbatasan dari sisi SDM, anggaran, dan kewenangan penegakan hukum," jelasnya.

Perlindungan pekerja migran merupakan perhatian serius Presiden RI. Dzulfikar menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) prosedural dan non-prosedural saat ini berbanding sama. Ironisnya, mekanisme keberangkatan PMI non-prosedural kerap melibatkan pihak-pihak yang melanggar hukum. Ia menambahkan bahwa salah satu direktorat baru di KP2MI kini diisi oleh perwira tinggi Polri, yaitu Direktur Siber, yang telah menunjukkan hasil konkret. Ketika ditanya apakah kehadiran Polri di kementerian dianggap sebagai langkah strategis yang mendapat respons positif, Dzulfikar menegaskan bahwa kehadiran mereka sangat membantu. "Sangat Bang, dan sejauh ini tidak ada kendala dalam hal komunikasi dan kerja sama tim. Bahkan anggota Polri punya satu kelebihan karena terbiasa kerja cepat termasuk kerja dalam situasi genting seperti penanganan kasus-kasus TPPO dan pencegahan pengiriman PMI ilegal," imbuhnya.

Latar Belakang Putusan MK: Uji Materiil UU Polri

Keputusan MK mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 28 ayat 3 dan Penjelasan Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang (UU) Polri menjadi pangkal dari perdebatan ini. Permohonan dengan nomor 114/PUU-XXIII/2025 ini secara spesifik berkaitan dengan penugasan anggota Polri di luar lingkup kepolisian. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa Kapolri tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan polisi aktif dalam jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara.

Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan putusan menyatakan, "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya." Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Polri dinilai tidak memperjelas norma yang terkandung dalam Pasal 28 ayat 3 itu sendiri. "Yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud," ujar Ridwan.

MK berpandangan bahwa ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum, baik dalam pengisian jabatan di luar kepolisian bagi anggota Polri, maupun bagi karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di luar institusi kepolisian.

Perkara ini diajukan oleh Syamsul Jahidin, seorang mahasiswa doktoral sekaligus advokat, dan Christian Adrianus Sihite, seorang lulusan sarjana hukum yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pasal 28 ayat 3 UU Polri sebelumnya menyatakan, "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian." Sementara itu, Penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Polri mendefinisikan, "Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri."

Dalam persidangan sebelumnya, para pemohon berargumen bahwa terdapat anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur organisasi di luar Polri, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Para pemohon menekankan bahwa para anggota polisi aktif ini menduduki jabatan tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal ini, menurut mereka, bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional warga negara dan profesional sipil untuk mendapatkan perlakuan yang setara dalam pengisian jabatan publik.

Para pemohon juga berpendapat bahwa tidak adanya pembatasan yang jelas dalam penjelasan aturan hukum tersebut membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara definitif. Pasal 28 ayat 3 UU Polri dianggap menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan, melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum, dan mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lebih jauh, norma tersebut dinilai secara substantif menciptakan dwifungsi Polri, karena institusi tersebut tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan negara, tetapi juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, para pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Polri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK ini menandai babak baru dalam penataan kelembagaan dan penegakan hukum di Indonesia.

Tweet